Hutan Mangrove di Pantura Jakarta Ditambah 2 Ribu Meter

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bertekad akan terus memperbaiki kualitas pesisir di kawasan barat Pantai Utara Jakarta. Tahun ini, Pemprov DKI Jakarta akan menambah areal penanaman seluas 2.000 meter persegi di kawasan Restorasi Ekologis Hutan Lindung Angke, Kapuk, Jakarta Utara. Sebab, target penanaman mangrove yang dituangkan dalam program sabuk hijau (Green Belt) sudah hampir terpenuhi. Dari target 334,7 hektar kini sudah terpenuhi 294,7 hektar. Karenanya tinggal 40 hektar lagi. Dan pemenuhannya akan dilakukan pada tanggal 2 Agustus mendatang.

"Sekarang sisanya tinggal 40 hektar lagi yang belum ditanami. Rencananya pada 2 Agustus mendatang akan dilakukan penanaman lagi," kata Peni Susanti, Kepala Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (BPLHD) DKI Jakarta, Kamis (30/7). Ia mengatakan, dalam kegiatan Agustus mendatang, BPLHD DK akan melibatkan berbagai stakeholders mulai dari masyarakat nelayan, lembaga pendidikan, pemerintah pusat dan daerah, hingga lembaga swadaya masyarakat.

Sabuk hijau seluas 334,7 hektar tersebut tersebar di sejumlah wilayah, yakni kawasan Hutan Lindung Angke 44,76 hektar, Taman Wisata Alam Angke 99,82 hektar, Kebun Bibit Angke 10,51 hektar, Suaka Marga Satwa Muara Angke 25,02 hektar, kawasan Transmisi PLN 23,7 hektar, kawasan Cengkareng Drain 28,39 hektar, Jalan Tol Sedyatmo dan Jalur Hijau 95,50 hektar, serta Ecomarine Taurism Muara Angke 7 hektar. "Dan tahun ini kita juga akan menambah 2.000 meter persegi," terangnya.

Lahan tersebut akan dikoordinasikan antara Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan DKI dengan PT Kapuk Naga Indah (KNI) selaku pengelola dan pelaksana Restorasi Ekologis Hutan Lindung Angke. Rencananya di kawasan ini akan ditanami 2.000 pohon mangrove.

Kepala Bidang Penegakan Hukum BPLHD DKI Ridwan Panjaitan mengatakan, rehabilitasi mangrove merupakan langkah strategis untuk keonservasi keanekaragaman hayati. Selain itu, juga sangat bermanfaat untuk meningkatkan kualitas sumber daya alam dan perlindungan terhadap air pasang. Kegiatan ini sejatinya sudah dilakukan sejak tahun 2007 dengan melibatkan sejumlah komunitas, salah satunya PT KNI. "Jadi kegiatan itu sudah dimulai sejak thaun 2007," kata Ridwan.

Acara penanaman pada Agustus mendatang akan dihadiri beberapa menteri diantaranya Menteri Lingkungan Hidup, Menteri Luar Negeri, Menteri Kelautan dan Perikanan, serta Menteri Kehutanan. Selain itu juga akan dihadiri 65 Duta Besar negara sahabat. Dalam acara tersebut, Gubernur DKI Jakarta, Fauzi Bowo, akan memberikan sertifikat kepada tujuh pengelola hutan mangrove di sub kawasan barat Pantai Utara Jakarta.

Sementara itu, menurut Media Relation and Communication Manager PT KNI, Kosasih Wirahadikusumah, wilayah restorasi yang menjadi tanggung jawab PT KNI seluas 17,8 hektar. Sebelum melakukan penanaman mangrove, KNI akan membangun tanggul terlebih dahulu untuk mencegah air laut pasang. "Kalau tidak ada tanggul itu, kami pasti akan kehilangan banyak bibit tanaman mangrove," ujarnya.

Tanggul yang akan dibangun seluas 1,78 hektar dengan lebar dinding tanggul 100 meter. Dari jumlah itu, PT KNI baru menyelesaikan 1,3 hektar dalam waktu dua tahun. Sisanya 0,48 hektar belum dapat diselesaikan karena lahan tersebut punya Departemen Kelautan dan Perikanan. Sehingga harus melalui proses perizinan yang cukup panjang. Anggaran untuk pembangunan tanggul diprediksikan bisa mencapai Rp 30 miliar.

Penulis: lenny

sumber: beritajakarta.com